Nusa Dua, (Analisa). Dirjen Informasi Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri A.M Fachir menyatakan Indonesia mendorong tatanan pemerintahan dunia untuk lebih demokratis terhadap Palestina yang hingga saat ini masih menjadi salah satu isu hangat pada tatanan global.
"Kita sejak awal mendukung dan terus mendorong dengan berbagai macam upaya di berbagai forum," kata Fachir, pada hari terakhir pelaksanaan "Bali Democracy Forum" (BDF) V di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Menurut dia, sistem tata pemerintahan global saat ini belum mampu memberikan jawaban keadilan bagi Palestina yang sudah sekian lama menginginkan pengakuan internasional.
Sebelumnya 130 negara di dunia telah memberikan dukungan bagi negeri yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun menurut Fachir, karena ada satu negara yang tidak menerima keputusan tersebut, maka dukungan tersebut menjadi kandas.
Ketika ditanya mengenai 130 negara itu berada dalam satu genggaman negara besar, ia enggan menyebutkan negara tersebut. "Silakan ditafsirkan satu negara itu," ujarnya.
Krisis Palestina menjadi salah satu contoh isu yang juga tidak terlepas dari bahasan para pemimpin yakni Presiden Afganistan Hamid Karzai, dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoganyang yang fasilitasi inisiator Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) Hasan Wirajuda dalam sesi diskusi kontribusi tata pemerintahan global terhadap perdamaian dan keamanan.
Dalam diskusi itu tata pemerintahan global perlu direformasi dan harus ada peningkatan yang bisa dengan efektif mengelola isu kemanusiaan seperti Palestina.
Meskipun demikian, Fachir menampik jika Palestina menjadi topik utama yang dibahas dalam forum politik dan demokrasi itu karena bukan merupakan agenda BDF. Demikian pula dengan penggalangan dukungan bagi negara tersebut. "Tidak secara khusus (bicarakan penggalangan dukungan itu) kita lebih mengenai ke tema, kita bicara demokratisasi apakah 130 negara itu demokratis atau belum, kita dorong ke arah sana," katanya
Menurut dia, sistem tata pemerintahan global saat ini belum mampu memberikan jawaban keadilan bagi Palestina yang sudah sekian lama menginginkan pengakuan internasional.
Sebelumnya 130 negara di dunia telah memberikan dukungan bagi negeri yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun menurut Fachir, karena ada satu negara yang tidak menerima keputusan tersebut, maka dukungan tersebut menjadi kandas.
Ketika ditanya mengenai 130 negara itu berada dalam satu genggaman negara besar, ia enggan menyebutkan negara tersebut. "Silakan ditafsirkan satu negara itu," ujarnya.
Krisis Palestina menjadi salah satu contoh isu yang juga tidak terlepas dari bahasan para pemimpin yakni Presiden Afganistan Hamid Karzai, dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoganyang yang fasilitasi inisiator Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) Hasan Wirajuda dalam sesi diskusi kontribusi tata pemerintahan global terhadap perdamaian dan keamanan.
Dalam diskusi itu tata pemerintahan global perlu direformasi dan harus ada peningkatan yang bisa dengan efektif mengelola isu kemanusiaan seperti Palestina.
Meskipun demikian, Fachir menampik jika Palestina menjadi topik utama yang dibahas dalam forum politik dan demokrasi itu karena bukan merupakan agenda BDF. Demikian pula dengan penggalangan dukungan bagi negara tersebut. "Tidak secara khusus (bicarakan penggalangan dukungan itu) kita lebih mengenai ke tema, kita bicara demokratisasi apakah 130 negara itu demokratis atau belum, kita dorong ke arah sana," katanya
0 komentar:
Posting Komentar