Moskow, (Analisa). Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mencela pengakuan dan dukungan negara-negara Barat terhadap oposisi Suriah dengan menyebutnya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional.
Inggris dan Prancis telah bergabung dengan Turki dan negara-negara Jasirah Arab untuk mengakui blok oposisi yang baru terbentuk sebagai satu-satunya wakil rakyat Suriah. Paris juga menyarankan mempersenjatai para pejuang oposisi.
"Dari sudut pandang hukum internasional, ini benar-benar tidak dapat diterima," kata Medvedev kepada Agence France-Presse dan surat kabar Le Figaro dalam wawancara menjelang kunjungan kerja ke Paris mulai Senin (26/11).
"Saya mengingatkan Anda bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, tidak ada negara yang dapat mengambil tindakan yang bertujuan untuk mengubah paksa pemerintah di lain negara."
"Satu keinginan untuk mengubah rezim politik negara lain dengan mengakui kekuatan politik sebagai pembawa satunya kedaulatan tampaknya bagi saya tidak benar-benar beradab," tambahnya.
Prancis adalah negara Barat pertama yang mengakui Koalisi Nasional Suriah yang baru terbentuk sebagai satu-satunya wakil dari rakyat Suriah dan cepat bergabung dengan Inggris, Italia dan Uni Eropa.
Paris juga telah mengangkat gagasan termasuk senjata-senjata defensif untuk pemberontak dari selimut embargo Uni Eropa saat ini di Suriah.
AS telah lebih berhati-hati, dengan mengatakan tidak siap untuk mengakui oposisi dan menampakkan kewaspadaaan untuk mempersenjatai mereka.
Medvedev menggambarkan sikap Prancis itu sebagai "sangat kontroversial".
"Biarkan rakyat Suriah memutuskan nasib pribadi Bashar dan rezimnya. Ini adalah lebih baik jika mereka (pasukan oposisi) berkuasa secara hukum dan tidak karena pengiriman senjata dari negara lain," katanya.
Koalisi Nasional Suriah adalah kelompok oposisi yang dipimpin oleh ulama moderat Ahmad Moaz al-Khatib yang dibentuk setelah pembicaraan di Qatar bulan ini, sebagai bagian dari dorongan yang didukung-Barat untuk membuat kekuatan oposisi yang lebih kohesif.
Rusia telah berulang kali mengkritik seluruh konflik Suriah, yang menurut para aktivis telah merenggut setidaknya 40.000 nyawa, karena gagal mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad.
Tapi Medvedev - yang menjabat sebagai presiden ketika konflik dimulai sebelum memberikan jalan pada Mei kepada mentornya Vladimir Putin - bersikeras bahwa Moskow tidak berpihak.
"Rusia tidak mendukung rezim Bashar atau oposisi. Kami bersikap netral."
"Kami mengutuk tindakan-tindakan pemerintah untuk tingkat kekerasan di dalam negeri dan tindakan yang dilakukan oleh pihak oposisi, karena mereka juga menumpahkan darah. Hasilnya adalah perang saudara."
"Dari sudut pandang hukum internasional, ini benar-benar tidak dapat diterima," kata Medvedev kepada Agence France-Presse dan surat kabar Le Figaro dalam wawancara menjelang kunjungan kerja ke Paris mulai Senin (26/11).
"Saya mengingatkan Anda bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, tidak ada negara yang dapat mengambil tindakan yang bertujuan untuk mengubah paksa pemerintah di lain negara."
"Satu keinginan untuk mengubah rezim politik negara lain dengan mengakui kekuatan politik sebagai pembawa satunya kedaulatan tampaknya bagi saya tidak benar-benar beradab," tambahnya.
Prancis adalah negara Barat pertama yang mengakui Koalisi Nasional Suriah yang baru terbentuk sebagai satu-satunya wakil dari rakyat Suriah dan cepat bergabung dengan Inggris, Italia dan Uni Eropa.
Paris juga telah mengangkat gagasan termasuk senjata-senjata defensif untuk pemberontak dari selimut embargo Uni Eropa saat ini di Suriah.
AS telah lebih berhati-hati, dengan mengatakan tidak siap untuk mengakui oposisi dan menampakkan kewaspadaaan untuk mempersenjatai mereka.
Medvedev menggambarkan sikap Prancis itu sebagai "sangat kontroversial".
"Biarkan rakyat Suriah memutuskan nasib pribadi Bashar dan rezimnya. Ini adalah lebih baik jika mereka (pasukan oposisi) berkuasa secara hukum dan tidak karena pengiriman senjata dari negara lain," katanya.
Koalisi Nasional Suriah adalah kelompok oposisi yang dipimpin oleh ulama moderat Ahmad Moaz al-Khatib yang dibentuk setelah pembicaraan di Qatar bulan ini, sebagai bagian dari dorongan yang didukung-Barat untuk membuat kekuatan oposisi yang lebih kohesif.
Rusia telah berulang kali mengkritik seluruh konflik Suriah, yang menurut para aktivis telah merenggut setidaknya 40.000 nyawa, karena gagal mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Assad.
Tapi Medvedev - yang menjabat sebagai presiden ketika konflik dimulai sebelum memberikan jalan pada Mei kepada mentornya Vladimir Putin - bersikeras bahwa Moskow tidak berpihak.
"Rusia tidak mendukung rezim Bashar atau oposisi. Kami bersikap netral."
"Kami mengutuk tindakan-tindakan pemerintah untuk tingkat kekerasan di dalam negeri dan tindakan yang dilakukan oleh pihak oposisi, karena mereka juga menumpahkan darah. Hasilnya adalah perang saudara."
Sumber : Analisa
0 komentar:
Posting Komentar