Jakarta, (Analisa). Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan RAPBD DKI 2013 tidak akan jauh berbeda dengan APBD DKI 2012 yang sebesar Rp41,3 triliun. Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) memperkirakan rencana anggaran DKI 2013 bisa menghemat sekitar Rp3-4 triliun.
Hal ini diungkapkan Ahok saat berpidato dalam seminar bertajuk "Pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta" di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/11).
Acara itu dihadiri antara lain Ketua KPK Abraham Samad, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Giridrawardana, dan puluhan pegawai berbagai dinas di Pemprov.
Ahok menjelaskan dengan permisalan seringkali satu anggaran dianggarkan Rp100, namun ternyata di lelang jatuh sampai Rp 50-70. Nah, kelebihannya itu menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Dia lantas berpikir alangkah baiknya waktu menentukan anggaran ini sudah dipotong 25 persen. Hal ini menyebabkan potensi Silpa itu bisa dialokasikan pada bidang prioritas yang lain.
"Saya marah-marah karena ada dinas ini orang SDM-nya baik, pintar tapi hanya potong 25 persen tidak mau, pertemuan pertama tidak potong, pertemuan kedua tidak potong, yang ketiga saya pakai acara sedikit, ngambek, marah gitu. Tapi bersyukur sekarang semua dinas sudah langsung memotong anggaran 25 persen. Ada beberapa biaya seperti penelitian, pengkajian, studi yang tidak perlu yang kami hilangkan. Nah dengan cara seperti ini kita bisa menghemat Rp3-4 triliun yah, kami bisa hemat segitu Rp 3-4 triliun. Kita punya sisi kelebihan uang," kata Ahok.
Apalagi, imbuhnya, pihak Pemprov DKI juga akan membuat sistem pajak online. Sehingga jangan kaget bila pendapatan bisa meningkat 3-4 kali lipat.
"Kami sudah berbicara pada Kepala Dinas Pajak kami, bahwa kalau tidak bisa online Bapak akan kami ganti yang bisa meng-online-kan ini. Kira-kira begitu, jadi tidak ada toleransi. Jangan juga merasa malu tiba-tiba pendapatan kita melonjak 3-4 kali lipat dan saya kira KPK tidak akan menangkap yang lama," paparnya sambil menambahkan lebih baik rekonsiliasi dengan masa lalu.
Dia juga mengungkapkan sedang mengkaji subsidi untuk kebutuhan warga DKI, mulai dari transportasi hingga pendidikan. Apakah subsidi yang akan diberikan tepat sasaran atau tidak.
"Nah kami sedang mengkaji, apakah betul subsidi transportasi umum itu, betul atau tidak? Subsidi transportasi massal harus atau tidak, ada transportasi massal yang disubsidi. Tapi pertanyaanya apakah uangnya kita serahkan kepada operator atau kita serahkan kepada unit kita," kata pria 46 tahun yang mengenakan seragam PNS warna cokelat ini.
Begitu juga dengan subsidi pendidikan. Jangan sampai diberikan subsidi tapi pihak sekolah masih memungut iuran. "Nah sama juga berbicara tentang BOP dan BOS sekolah. Kita mensubsidi dan memberikan kepada sekolah. Tapi sekolah oknumnya masih memungut uang iuran sekolah dan dengan semaunya memakai uang itu sendiri. Apa tidak lebih baik subsidi kita berikan kepada muridnya misalnya. Hal-hal ini yang kita sampaikan," tuturnya.
Acara itu dihadiri antara lain Ketua KPK Abraham Samad, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Giridrawardana, dan puluhan pegawai berbagai dinas di Pemprov.
Ahok menjelaskan dengan permisalan seringkali satu anggaran dianggarkan Rp100, namun ternyata di lelang jatuh sampai Rp 50-70. Nah, kelebihannya itu menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Dia lantas berpikir alangkah baiknya waktu menentukan anggaran ini sudah dipotong 25 persen. Hal ini menyebabkan potensi Silpa itu bisa dialokasikan pada bidang prioritas yang lain.
"Saya marah-marah karena ada dinas ini orang SDM-nya baik, pintar tapi hanya potong 25 persen tidak mau, pertemuan pertama tidak potong, pertemuan kedua tidak potong, yang ketiga saya pakai acara sedikit, ngambek, marah gitu. Tapi bersyukur sekarang semua dinas sudah langsung memotong anggaran 25 persen. Ada beberapa biaya seperti penelitian, pengkajian, studi yang tidak perlu yang kami hilangkan. Nah dengan cara seperti ini kita bisa menghemat Rp3-4 triliun yah, kami bisa hemat segitu Rp 3-4 triliun. Kita punya sisi kelebihan uang," kata Ahok.
Apalagi, imbuhnya, pihak Pemprov DKI juga akan membuat sistem pajak online. Sehingga jangan kaget bila pendapatan bisa meningkat 3-4 kali lipat.
"Kami sudah berbicara pada Kepala Dinas Pajak kami, bahwa kalau tidak bisa online Bapak akan kami ganti yang bisa meng-online-kan ini. Kira-kira begitu, jadi tidak ada toleransi. Jangan juga merasa malu tiba-tiba pendapatan kita melonjak 3-4 kali lipat dan saya kira KPK tidak akan menangkap yang lama," paparnya sambil menambahkan lebih baik rekonsiliasi dengan masa lalu.
Dia juga mengungkapkan sedang mengkaji subsidi untuk kebutuhan warga DKI, mulai dari transportasi hingga pendidikan. Apakah subsidi yang akan diberikan tepat sasaran atau tidak.
"Nah kami sedang mengkaji, apakah betul subsidi transportasi umum itu, betul atau tidak? Subsidi transportasi massal harus atau tidak, ada transportasi massal yang disubsidi. Tapi pertanyaanya apakah uangnya kita serahkan kepada operator atau kita serahkan kepada unit kita," kata pria 46 tahun yang mengenakan seragam PNS warna cokelat ini.
Begitu juga dengan subsidi pendidikan. Jangan sampai diberikan subsidi tapi pihak sekolah masih memungut iuran. "Nah sama juga berbicara tentang BOP dan BOS sekolah. Kita mensubsidi dan memberikan kepada sekolah. Tapi sekolah oknumnya masih memungut uang iuran sekolah dan dengan semaunya memakai uang itu sendiri. Apa tidak lebih baik subsidi kita berikan kepada muridnya misalnya. Hal-hal ini yang kita sampaikan," tuturnya.
Sumber : Analisa
0 komentar:
Posting Komentar