Jakarta, (Analisa). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin dengan intensitas terjadinya konflik horizontal dan komunal di sejumlah daerah akhir-akhir ini, dan meminta agar penanganan serta pencegahan konflik bisa dilakukan dengan baik, cepat dan tepat.
"Masih sering terjadi konflik horizontal dan komunal. Ini tidak bisa dianggap remeh," kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Kepala Negara mengatakan, bila masalah ini tidak bisa ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak yang merugikan secara nasional baik di bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan dan juga bidang kehidupan lainnya.
Terkait hal tersebut Kepala Negara menyatakan akan menyampaikan instruksi langsung kepada kepala daerah, pimpinan kepolisian daerah dan pimpinan komando teritorial mengenai hal tersebut dalam sebuah acara yang akan berlangsung Kamis (29/11).
"Saya akan memberikan instruksi langsung pada para gubernur, bupati, wali kota, jajaran kepolisian dan komando teritorial. Instruksi saya menyangkut upaya pencegahan dan penanganan konflik komunal dan kekerasan horizontal yang harus direspon cepat," tegasnya.
Hal lain yang juga masih terkait dengan potensi konflik lahan yang dapat berujung pada konflik komunal atau horizontal.
"Sengketa pertanahan, beberapa kasus disertai kekerasan, ini harus kita hentikan. Sering terjadi di area perkebunan, kita mencari solusi terbaik, baik masyarakat, usah perkebunan dan baik bagi ekonomi kita semua harus "win-win solution" berdasarkan hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada," tegas Kepala Negara.
Presiden juga merasa prihatin dan meminta penanganan serius terkait masalah perburuhan yang akhir-akhir ini marak terkait aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah.
"Permasalahan tenaga kerja. Saya sudah sampaikan sejumlah arahan dan instruksi pada menteri terkait, jam empat nanti akan rapat bahas khusus ini, harus kita carikan solusinya, baik bagi buruh, dunia usaha dan baik bagi perekonomian nasional," ujarnya, menegaskan.
Kepala Negara mengatakan tiga masalah yang menjadi perhatian tersebut penanganannya harus melibatkan semua pihak dan terpadu, sehingga segera tuntas dan tidak mengakibatkan timbulnya masalah lain.
"Kita sungguh berharap tiga isu tadi ditangani secara sungguh-sungguh, karena kita sepakat tujuan membangun meningkatkan kesejahteraan rakyat itu tujuannya, untuk capai itu,ekonomi mesti tumbuh, lapangan pekerjaan mesti tercetak dan kemiskinan harus terus diturunkan. Di kala dunia alami resesi seperti ini, dalah satu andalan adalah investasi dan konsumsi dalam negeri," tukasnya.
Ditambahkan Presiden, "memang Indonesia tahun terakhir ini dinilai menjadi tujuan investasi berperingkat dunia. tapi itu tak akan terwujud manakala iklim tidak baik. Manakala tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian regulasi dan kebijakan akan menjadi masalah. Maka ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bubarkan BP Migas dalam hitungan jam respons cepat agar tidak terjadi masalah baru yang guncang iklim investasi."
Kepala Negara mengatakan, bila masalah ini tidak bisa ditangani dengan baik akan menimbulkan dampak yang merugikan secara nasional baik di bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan dan juga bidang kehidupan lainnya.
Terkait hal tersebut Kepala Negara menyatakan akan menyampaikan instruksi langsung kepada kepala daerah, pimpinan kepolisian daerah dan pimpinan komando teritorial mengenai hal tersebut dalam sebuah acara yang akan berlangsung Kamis (29/11).
"Saya akan memberikan instruksi langsung pada para gubernur, bupati, wali kota, jajaran kepolisian dan komando teritorial. Instruksi saya menyangkut upaya pencegahan dan penanganan konflik komunal dan kekerasan horizontal yang harus direspon cepat," tegasnya.
Hal lain yang juga masih terkait dengan potensi konflik lahan yang dapat berujung pada konflik komunal atau horizontal.
"Sengketa pertanahan, beberapa kasus disertai kekerasan, ini harus kita hentikan. Sering terjadi di area perkebunan, kita mencari solusi terbaik, baik masyarakat, usah perkebunan dan baik bagi ekonomi kita semua harus "win-win solution" berdasarkan hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada," tegas Kepala Negara.
Presiden juga merasa prihatin dan meminta penanganan serius terkait masalah perburuhan yang akhir-akhir ini marak terkait aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah.
"Permasalahan tenaga kerja. Saya sudah sampaikan sejumlah arahan dan instruksi pada menteri terkait, jam empat nanti akan rapat bahas khusus ini, harus kita carikan solusinya, baik bagi buruh, dunia usaha dan baik bagi perekonomian nasional," ujarnya, menegaskan.
Kepala Negara mengatakan tiga masalah yang menjadi perhatian tersebut penanganannya harus melibatkan semua pihak dan terpadu, sehingga segera tuntas dan tidak mengakibatkan timbulnya masalah lain.
"Kita sungguh berharap tiga isu tadi ditangani secara sungguh-sungguh, karena kita sepakat tujuan membangun meningkatkan kesejahteraan rakyat itu tujuannya, untuk capai itu,ekonomi mesti tumbuh, lapangan pekerjaan mesti tercetak dan kemiskinan harus terus diturunkan. Di kala dunia alami resesi seperti ini, dalah satu andalan adalah investasi dan konsumsi dalam negeri," tukasnya.
Ditambahkan Presiden, "memang Indonesia tahun terakhir ini dinilai menjadi tujuan investasi berperingkat dunia. tapi itu tak akan terwujud manakala iklim tidak baik. Manakala tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian regulasi dan kebijakan akan menjadi masalah. Maka ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bubarkan BP Migas dalam hitungan jam respons cepat agar tidak terjadi masalah baru yang guncang iklim investasi."
Sumber : Analisa
0 komentar:
Posting Komentar