Medan, (Analisa). PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I merencanakan akan menyiapkan investasi Rp6,5 triliun untuk pembangunan pelabuhan di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Direktur Utama Pelindo I, Alfred Natsir mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengurus proses perizinan konsesi.
"Rencananya Pelindo akan membangun satu modul dengan panjang 1.000 meter di Pelabuhan Kuala Tanjung nantinya. Sejauh ini desainnya juga sudah siap dan langsung didesain LAPI ITB," ucapnya seusai acara dengar pendapat tentang ekonomi biaya tinggi pada sektor logistik di Pelabuhan Belawan Medan, Kamis (1/11).
Dia mengatakan, sejauh ini pihak PT Pelindo sedang mengurus izin konsesi dan mencari sumber dana untuk pembangunan modul. "Saya akan berjuang untuk modul ini. Sumber dananya akan kami gencar lagi untuk dicari, mengingat Pelindo sendiri tidak begitu memiliki banyak dana," ucapnya.
Alfred belum bisa menyebutkan jangka waktu penyelesaian modul dikarenakan proses perizinan yang belum selesai. Sebelumnya pada acara yang dihelat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Alfred bercerita tentang materinya, kebijakan Pelindo I dalam pengelolaan pelabuhan dan dampaknya terhadap efisiensi biaya logistik.
Pada materinya, PT Pelindo telah menyiapkan kebijakan operasional maupun standar operasional dalam biaya logistik di Pelabuhan Belawan. Tidak hanya itu pihaknya juga menawarkan adanya deklarasi jaminan pelayanan barang di Pelabuhan Belawan Medan. Pelindo juga sudah menyiapkan adanya perencanaan window yang memungkinkan suatu kapal tidak perlu berlama lagi di suatu Pelabuhan.
"Salah satu kelemahan kita dan membuat biaya logistik pelabuhan menjadi tinggi adalah lamanya kapal bersandar di suatu pelabuhan. Satu hari kapal bersandar, bisa mengalami kerugian hingga Rp100 juta. Di Pelabuhan Belawan sendiri, kapal membawa barang bisa bersandar hingga 7 hari. Itu yang harus kami ubah. Dan saat ini PT Pelindo
secara perlahan bisa mengubah sistem tersebut lewat perencanaan window. Dari 7 hari kapal bersandar menjadi 3 hari saja," ucapnya.
Selain itu pihaknya juga mengatakan yang mengakibatkan tingginya biaya pada sektor logistik di Pelabuhan Belawan adalah kurangnya fasilitas labuhan. Pada sisi ini, pelabuhan kita kekurangan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, tambatan (dermaga), kurangnya tempat penumpukan barang dan tertinggalnya teknologi alat bongkar muat.
Pada sisi produktifitas, pelabuhan kita juga masih mengalami kendala, kegiatan antar terminal masih bercampur dan kecepatan bongkar muat masih rendah. Pada sisi perizinan, regulasi kita masih merepotkan. Terlalu banyak instansi yang harus didatangi untuk melakukan perizinan sehingga memakan waktu yang cukup lama. "Kemarin saja, waktu saya mengurus izin konsesi bisa memakan waktu dua setengah tahun. Untuk itu ke depannya regulasi ini yang harus kita ubah," ujarnya.
Pada sisi lainnya fasilitas pelabuhan tidak standar dan kompatibel, masih sulit mengatur window system untuk kapal terjadwal. Ini yang menyebabkan biaya tinggi pada sektor logistik. "Seharusnya kita dapat mencontoh pelabuhan Port Klang, Malaysia dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di negara China. Mereka mampu mengalami kemajuan yang sangat pesat," harapnya.
Tak hanya Alfred, dari KPPU, Goppera Panggabean selaku Kepala KPD KPPU Medan menambahkan bahwa sektor laut menjadi salah satu moda transportasi yang paling banyak melakukan transaksi perdagangan. KPPU akan melakukan penelitian jika dalam biaya tinggi di Pelabuhan Belawan terjadi monopoli maupun hal-hal lainnya.
"Kami akan melakukan penelusuran soal masalah ini, jika nantinya ada yang membutuhkan penanganan KPPU, maka KPPU akan bertindak," tegasnya. Hadir juga dalam acara tersebut komisioner KPPU Pusat, Benny Pasaribu, dan dosen USU, Bismar Nasution yang juga bertindak sebagai pemateri.
Dia mengatakan, sejauh ini pihak PT Pelindo sedang mengurus izin konsesi dan mencari sumber dana untuk pembangunan modul. "Saya akan berjuang untuk modul ini. Sumber dananya akan kami gencar lagi untuk dicari, mengingat Pelindo sendiri tidak begitu memiliki banyak dana," ucapnya.
Alfred belum bisa menyebutkan jangka waktu penyelesaian modul dikarenakan proses perizinan yang belum selesai. Sebelumnya pada acara yang dihelat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Alfred bercerita tentang materinya, kebijakan Pelindo I dalam pengelolaan pelabuhan dan dampaknya terhadap efisiensi biaya logistik.
Pada materinya, PT Pelindo telah menyiapkan kebijakan operasional maupun standar operasional dalam biaya logistik di Pelabuhan Belawan. Tidak hanya itu pihaknya juga menawarkan adanya deklarasi jaminan pelayanan barang di Pelabuhan Belawan Medan. Pelindo juga sudah menyiapkan adanya perencanaan window yang memungkinkan suatu kapal tidak perlu berlama lagi di suatu Pelabuhan.
"Salah satu kelemahan kita dan membuat biaya logistik pelabuhan menjadi tinggi adalah lamanya kapal bersandar di suatu pelabuhan. Satu hari kapal bersandar, bisa mengalami kerugian hingga Rp100 juta. Di Pelabuhan Belawan sendiri, kapal membawa barang bisa bersandar hingga 7 hari. Itu yang harus kami ubah. Dan saat ini PT Pelindo
secara perlahan bisa mengubah sistem tersebut lewat perencanaan window. Dari 7 hari kapal bersandar menjadi 3 hari saja," ucapnya.
Selain itu pihaknya juga mengatakan yang mengakibatkan tingginya biaya pada sektor logistik di Pelabuhan Belawan adalah kurangnya fasilitas labuhan. Pada sisi ini, pelabuhan kita kekurangan alur pelayaran dan kolam pelabuhan, tambatan (dermaga), kurangnya tempat penumpukan barang dan tertinggalnya teknologi alat bongkar muat.
Pada sisi produktifitas, pelabuhan kita juga masih mengalami kendala, kegiatan antar terminal masih bercampur dan kecepatan bongkar muat masih rendah. Pada sisi perizinan, regulasi kita masih merepotkan. Terlalu banyak instansi yang harus didatangi untuk melakukan perizinan sehingga memakan waktu yang cukup lama. "Kemarin saja, waktu saya mengurus izin konsesi bisa memakan waktu dua setengah tahun. Untuk itu ke depannya regulasi ini yang harus kita ubah," ujarnya.
Pada sisi lainnya fasilitas pelabuhan tidak standar dan kompatibel, masih sulit mengatur window system untuk kapal terjadwal. Ini yang menyebabkan biaya tinggi pada sektor logistik. "Seharusnya kita dapat mencontoh pelabuhan Port Klang, Malaysia dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di negara China. Mereka mampu mengalami kemajuan yang sangat pesat," harapnya.
Tak hanya Alfred, dari KPPU, Goppera Panggabean selaku Kepala KPD KPPU Medan menambahkan bahwa sektor laut menjadi salah satu moda transportasi yang paling banyak melakukan transaksi perdagangan. KPPU akan melakukan penelitian jika dalam biaya tinggi di Pelabuhan Belawan terjadi monopoli maupun hal-hal lainnya.
"Kami akan melakukan penelusuran soal masalah ini, jika nantinya ada yang membutuhkan penanganan KPPU, maka KPPU akan bertindak," tegasnya. Hadir juga dalam acara tersebut komisioner KPPU Pusat, Benny Pasaribu, dan dosen USU, Bismar Nasution yang juga bertindak sebagai pemateri.
Sumber : Analisa
0 komentar:
Posting Komentar