Pyongyang, (Analisa). Parlemen Korea
Utara (Korut), Selasa (25/9) bersidang untuk kedua kali dalam kurun waktu enam
bulan, tapi tidak menyebut pembaharuan ekonomi yang diyakini direncanakan
negara miskin di bawah kepemimpinan pemimpin Kim Jong-Un.
Dalam sidang kali ini, parlemen
mengesahkan undang-undang untuk menambah satu tahun wajib belajar (wajar) untuk
anak-anak di negara sosialis itu, perubahan kebijakan pertama yang diumumkan
secara terbuka di bawah pemimpin berusia muda itu.
Ini baru kali ketiga dalam satu dekade terakhir Dewan Tertinggi Rakyat bersidang lebih satu kali dalam tahun sama. Ada spekukasi bahwa Kim ketiga yang memerintah negara terkucil ini mungkin akan memanfaatkan peluang ini untuk mengukuhkan perubahan pada undang-undang investasi dengan harapan dapat mendapatkan kucuran dana lagi dari perusahaan-perusahaan China.
Korut sangat bergantung pada negara raksasa itu untuk bantuan ekonomi tapi menghadapi kecaman luar biasa dan terbuka belum lama ini dari sebuah perusahaan China terkait resiko berbisnis dengan Korut.
Dengan menambah satu tahun untuk sistem pendidikan nasional Korut dari 11 menjadi 12 tahun, Kim mungkin akan berusaha menanamkan rasa kesetiaan di kalangan generasi muda disaat dia memperkokoh kekuasaannya.
Kim Jong Un sendiri menghadiri sidang Selasa, yang ditangguhkan setelah satu hari, demikian menurut kantor berita resmi KCNA. Para wartawan asing dilarang meliput sidang itu.
Konstitusi Korut mengizinkan partai-partai politik, tapi politik didominasi oleh Partai Pekerja, yang didirikan Kim Il Sung, kakek pemimpin sekarang
Ini baru kali ketiga dalam satu dekade terakhir Dewan Tertinggi Rakyat bersidang lebih satu kali dalam tahun sama. Ada spekukasi bahwa Kim ketiga yang memerintah negara terkucil ini mungkin akan memanfaatkan peluang ini untuk mengukuhkan perubahan pada undang-undang investasi dengan harapan dapat mendapatkan kucuran dana lagi dari perusahaan-perusahaan China.
Korut sangat bergantung pada negara raksasa itu untuk bantuan ekonomi tapi menghadapi kecaman luar biasa dan terbuka belum lama ini dari sebuah perusahaan China terkait resiko berbisnis dengan Korut.
Dengan menambah satu tahun untuk sistem pendidikan nasional Korut dari 11 menjadi 12 tahun, Kim mungkin akan berusaha menanamkan rasa kesetiaan di kalangan generasi muda disaat dia memperkokoh kekuasaannya.
Kim Jong Un sendiri menghadiri sidang Selasa, yang ditangguhkan setelah satu hari, demikian menurut kantor berita resmi KCNA. Para wartawan asing dilarang meliput sidang itu.
Konstitusi Korut mengizinkan partai-partai politik, tapi politik didominasi oleh Partai Pekerja, yang didirikan Kim Il Sung, kakek pemimpin sekarang
0 komentar:
Posting Komentar