Jakarta, (Analisa). Pemerintah diminta
menghentikan politik adu domba antara pekerja dan pengusaha dengan turun
langsung menyelesaikan permasalahan buruh, kata anggota DPR Komisi IX Rieke
Diah Pitaloka.
"Ada indikasi politik adu
domba. Pemerintah mengeluarkan nota, lalu apakah ditindaklanjuti atau tidak,
itu kan harus dikawal," kata anggota DPR Komisi IX dari PDI Perjuangan,
Rieke Diah Pitaloka kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (30/10).
Menurut dia, dalam unsur tripatrit, bukan hanya ada unsur pekerja dan pemberi kerja tetapi ada pemerintah. Unsur pemerintah menurut Rieke selama ini hilang dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja.
Dia menilai, pemerintah selama ini membiarkan pelanggaran hak-hak normatif buruh dan pelanggaran terhadap deindustrialisasi.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memberikan perlindungan terhadap pekerja dan juga pemberi kerja.
"Solusinya, pemerintah bertindaklah seperti pemerintah jangan sebagai makelar karena masalah ini, bukan persoalan apakah perlu revisi undang-undang tetapi implementasi yang dilakukan pemerintah," ujarnya.
Rieke meminta pemerintah memperbaiki paradigma berpikirnya terutama dalam mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan sehingga mempengaruhi kebijakan politik pemerintah.
Dia mencontohkan, pemerintah harus menjalankan kebijakan perlindungan terhadap tenaga kerja dan juga industri dalam negeri.
Menurut Rieke, selain permasalahan buruh yang tidak kunjung selesai, ada persoalan infrastruktur dan tidak adanya subsidi energi bagi perusahaan.
Hal itu menurut dia mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan ongkos produksi yang tinggi.
"Nanti Tarif Dasar Listrik akan naik Januari 2013, kenaikan harga barang bisa mencapai 40 persen. Belum termasuk rencana kenaikan BBM," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah juga harus menambah jumlah pengawas tenaga kerja, karena keberadaan mereka sangat membantu dalam menerima laporan pelanggaran ketenagakerjaan.
Menurut dia, langkah memperbanyak pengawas tenaga kerja lebih baik dibandingkan hanya mempersoalkan kualitasnya.
Menurut dia, dalam unsur tripatrit, bukan hanya ada unsur pekerja dan pemberi kerja tetapi ada pemerintah. Unsur pemerintah menurut Rieke selama ini hilang dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja.
Dia menilai, pemerintah selama ini membiarkan pelanggaran hak-hak normatif buruh dan pelanggaran terhadap deindustrialisasi.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memberikan perlindungan terhadap pekerja dan juga pemberi kerja.
"Solusinya, pemerintah bertindaklah seperti pemerintah jangan sebagai makelar karena masalah ini, bukan persoalan apakah perlu revisi undang-undang tetapi implementasi yang dilakukan pemerintah," ujarnya.
Rieke meminta pemerintah memperbaiki paradigma berpikirnya terutama dalam mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan sehingga mempengaruhi kebijakan politik pemerintah.
Dia mencontohkan, pemerintah harus menjalankan kebijakan perlindungan terhadap tenaga kerja dan juga industri dalam negeri.
Menurut Rieke, selain permasalahan buruh yang tidak kunjung selesai, ada persoalan infrastruktur dan tidak adanya subsidi energi bagi perusahaan.
Hal itu menurut dia mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan ongkos produksi yang tinggi.
"Nanti Tarif Dasar Listrik akan naik Januari 2013, kenaikan harga barang bisa mencapai 40 persen. Belum termasuk rencana kenaikan BBM," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah juga harus menambah jumlah pengawas tenaga kerja, karena keberadaan mereka sangat membantu dalam menerima laporan pelanggaran ketenagakerjaan.
Menurut dia, langkah memperbanyak pengawas tenaga kerja lebih baik dibandingkan hanya mempersoalkan kualitasnya.
Sumber : Analisa
0 komentar:
Posting Komentar