Kairo, (Analisa). Mesir pada Sabtu (22/12) menggelar tahap kedua terakhir referendum terkait konstitusi kontroversial dukungan kubu Islam yang sempat mengguncang negara itu.
Referendum mulai dibuka pukul 8.00 hingga pukul 19.00, namun dapat diperpanjang dua jam lagi sebagaimana gelombang pertama.
Pemilu Sabtu berlangsung di 17 dari 27 propinsi Mesir dengan sekitar 25 juta orang terdaftar. Tahap pertama pada 15 Desember menghasilkan mayoritas "ya" dari sekitar 56 persen dengan jumlah pemberi suara mencapai sekitar 32 persen, demikian menurut hasil-hasil tak resmi.
Hasil-hasil tak resmi untuk tahap kedua baru akan diketahui pada Sabtu tengah malam atau Minggu (23/12) dinihari.
Sementara itu, panglima Angkatan Bersenjata merangkap Menteri Pertahanan dan Produksi Militer Mesir Jenderal Abdel Fatah Al Sisi mengatakan militer berkewajiban turut serta mengamankan referendum penentuan konstitusi gelombang kedua pada Sabtu.
"Militer berkewajiban membantu pihak keamanan terkait untuk memuluskan jalannya referendum konstitusi," kata Al Sisi dan mengimbau semua pihak untuk menghormati hasil referendum tersebut.
Panglima menegaskan, militer tidak akan bertindak melebihi wewenangnya sebagai pemelihara pertahanan, namun memiliki kewajiban mengamankan hak rakyat untuk menggunakan suaranya dalam referendum penentuan masa depan bangsa.
Referendum ini mendapat penentangan keras dari kubu sekuler yang menamakan diri "Koalisi Madani".
Semula Koalisi Madani menolak pelaksanaan referendum konstitusi, namun belakangan menganjurkan pendukungnya untuk menggunakan hak suara dengan memilih "Tidak".
RUUD ini dihasilkan oleh Majelis Konstituante yang penuh kontroversial setelah sejumlah anggotanya dari Koalisi Madani mengundurkan diri di hari-hari terakhir menjelang penetapan draf final RUUD tersebut.
Komisi Referendum mengatakan sebanyak 7.400 hakim pengadilan dan 2.500 jaksa menjadi pengawas dalam referendum gelombang kedua tersebut.
Pada Jumat atau sehari menjelang referendum gelombang kedua, terjadi bentrokan di Iskandariyah, kota terbesar kedua setelah Kairo, antara pendukung dan penentang referendum mengakibatkan 55 orang cedera, lapor media massa setempat
Pemilu Sabtu berlangsung di 17 dari 27 propinsi Mesir dengan sekitar 25 juta orang terdaftar. Tahap pertama pada 15 Desember menghasilkan mayoritas "ya" dari sekitar 56 persen dengan jumlah pemberi suara mencapai sekitar 32 persen, demikian menurut hasil-hasil tak resmi.
Hasil-hasil tak resmi untuk tahap kedua baru akan diketahui pada Sabtu tengah malam atau Minggu (23/12) dinihari.
Sementara itu, panglima Angkatan Bersenjata merangkap Menteri Pertahanan dan Produksi Militer Mesir Jenderal Abdel Fatah Al Sisi mengatakan militer berkewajiban turut serta mengamankan referendum penentuan konstitusi gelombang kedua pada Sabtu.
"Militer berkewajiban membantu pihak keamanan terkait untuk memuluskan jalannya referendum konstitusi," kata Al Sisi dan mengimbau semua pihak untuk menghormati hasil referendum tersebut.
Panglima menegaskan, militer tidak akan bertindak melebihi wewenangnya sebagai pemelihara pertahanan, namun memiliki kewajiban mengamankan hak rakyat untuk menggunakan suaranya dalam referendum penentuan masa depan bangsa.
Referendum ini mendapat penentangan keras dari kubu sekuler yang menamakan diri "Koalisi Madani".
Semula Koalisi Madani menolak pelaksanaan referendum konstitusi, namun belakangan menganjurkan pendukungnya untuk menggunakan hak suara dengan memilih "Tidak".
RUUD ini dihasilkan oleh Majelis Konstituante yang penuh kontroversial setelah sejumlah anggotanya dari Koalisi Madani mengundurkan diri di hari-hari terakhir menjelang penetapan draf final RUUD tersebut.
Komisi Referendum mengatakan sebanyak 7.400 hakim pengadilan dan 2.500 jaksa menjadi pengawas dalam referendum gelombang kedua tersebut.
Pada Jumat atau sehari menjelang referendum gelombang kedua, terjadi bentrokan di Iskandariyah, kota terbesar kedua setelah Kairo, antara pendukung dan penentang referendum mengakibatkan 55 orang cedera, lapor media massa setempat
Sumber : Analisa
0 komentar:
Posting Komentar